Blora – Penutupan operasional Pabrik Gula (PG) PT Gendhis Multi Manis (GMM) Blora milik Bulog membuat ribuan petani tebu di Blora kelimpungan. Tanpa pabrik penggilingan, hasil panen petani terancam tidak terserap, apalagi saat ini musim hujan mulai menghambat proses tebang angkut.
Kondisi ini mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora untuk segera mencari solusi konkret bersama Pemerintah Daerah sebelum kerugian petani kian membesar.
Ketua DPRD Blora, Mustopa, mengungkapkan keresahan mendalam ini usai audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Blora, Senin (20/10/2025). Menurutnya, penutupan PG GMM berdampak langsung pada kesulitan petani menjual hasil panennya.
Kekhawatiran petani semakin memuncak dengan adanya kabar potensi penutupan PG Trangkil, padahal sekitar 500 hektare tebu di Blora belum berhasil ditebang.
“Maka dari itu ini harus ada solusi, apalagi ini musim hujan. Pemda dan DPRD sudah berdiskusi untuk mendatangkan Direktur Bulog agar ada perbaikan di tahun 2026. Saat ini baru dibahas secara internal di Bulog,” ujar Mustopa.
Kerusakan Broiler Jadi Biang Kerok
Mustopa menyebutkan bahwa kerusakan broiler di Pabrik GMM menjadi salah satu penyebab utama berhentinya produksi. DPRD berharap Bulog, yang menjalankan bisnis berbasis pembiayaan perbankan (bukan dana APBN), segera memberikan jawaban dan langkah perbaikan fasilitas tersebut.
“Petani berharap broiler segera dibenahi. Dari hasil pembahasan, untuk memperbaiki broiler dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 200 miliar,” sebutnya.
Solusi Darurat dan Dorongan Kerja Sama
Dalam pertemuan tersebut, DPRD bersama APTRI juga membahas solusi darurat untuk memastikan tebu yang belum ditebang tetap bisa diangkut, terutama di tengah kondisi lahan yang berlumpur akibat hujan. Mustopa mengusulkan penyediaan alat berat seperti jonder atau bego untuk membantu truk pengangkut tebu.
Lebih lanjut, ia juga mendorong adanya kerja sama antara PG GMM dan PG Trangkil.
“Kita sudah komunikasikan agar PT. GMM bisa berkoordinasi dengan Pabrik Trangkil supaya seluruh tebu di Blora bisa terselesaikan,” imbuhnya.
Jika PG Trangkil dapat memperpanjang masa gilingnya, diharapkan sebagian besar tebu dari petani Blora bisa terserap.
Mustopa berharap pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian dan Bulog, dapat segera mengambil langkah konkret agar petani tebu tidak menanggung kerugian lebih besar.
Untuk menindaklanjuti persoalan ini, DPRD Blora akan memfasilitasi APTRI atau petani tebu untuk bertemu langsung dengan Menteri Pertanian dan Wakil Menteri di Jakarta.
“Kami juga akan menjadwalkan audiensi dengan Menteri Pertanian dan Wamen, segera kami akan mengirim surat resmi agar keluh kesah petani disampaikan langsung,” pungkas politisi asli Todanan tersebut.