BLORA- DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dalam acara mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Acara berlangsung di ruang pertemuan DPRD Blora dipimpin Ketua DPRD Blora H. Mustopa, S.Pd.I., Jumat (14/8/2026). Hadir pada acara tersebut Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah anggota legiun veteran/purnawirawan TNI-Pol.
Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 08.10 WIB dan disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelahnya, Ketua MPR RI memimpin seluruh peserta sidang mengikuti prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa.
Selanjutnya, Ketua MPR RI secara resmi membuka Sidang Tahunan MPR RI dan menyampaikan pidato pengantar sidang. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam pidatonya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Sidang Tahunan MPR RI tidak sekadar menjadi agenda konstitusional, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekadar menghadiri sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta,” ujar Ketua MPR RI.
Ketua MPR RI melanjutkan, janji tersebut merupakan komitmen untuk menjaga kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa sekaligus memastikan perbedaan politik tidak menjadi alasan untuk memecah persaudaraan kebangsaan.
“Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi
dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan
politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan,” tuturnya.
Sementara
itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dalam pidatonya menegaskan
bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari kesepakatan dan persatuan
berbagai daerah, bahasa, dan suku dalam satu tekad untuk membangun
Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
“Dari ruang
Sidang Bersama, dalam gedung yang sarat sejarah inilah, kita menggenapi
tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik, daerah kuat,
Indonesia berdaulat,” lanjutnya.
Setelah rangkaian pidato
pengantar sidang, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam
rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI
Tahun 2026.
Dalam pidatonya, Presiden mengingat kembali momen
ketika dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia
pada 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis, seluruh rakyat Indonesia, dan
Tuhan Yang Maha Kuasa.
“Pagi ini saya kembali berdiri di aula
yang terhormat ini, di aula yang sama tempat saya telah ucapkan sumpah
sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka
sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden.
Presiden
Prabowo kemudian menegaskan kembali sumpah yang telah diucapkannya
untuk menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur
serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Pada
hari itu, 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis terhormat, di hadapan
seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang
Mahakuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan
bangsa dengan tulus dan jujur; mengutamakan kepentingan seluruh rakyat
Indonesia,” tegas Presiden.
Sidang Tahunan MPR dan Sidang
Bersama DPR/DPD RI tampak dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo,
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI
Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin. Selain itu, tampak hadir
pula sejumlah duta besar negara sahabat, para pimpinan lembaga negara,
serta para menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam agenda tersebut,
Presiden juga menyampaikan laporan mengenai kinerja lembaga-lembaga
negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang
Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam
pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa
kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan
Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga
reformasi badan usaha milik negara (BUMN) dan pengelolaan sumber daya
alam.
Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121
kebijakan transformatif dalam 663 hari untuk menyelesaikan berbagai
persoalan yang dinilai telah lama dihadapi Indonesia.
Sejumlah
capaian yang disampaikan Prabowo antara lain swasembada delapan
komoditas pangan, penghentian impor solar melalui penerapan B50,
penurunan harga pupuk 20%, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Putih, serta pembangunan Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan.
Presiden
juga memaparkan kebijakan hilirisasi, penguatan BUMN, pengelolaan
devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI),
perlindungan sosial, kesehatan, pelayanan publik, pertahanan, hingga
politik luar negeri Indonesia.
Prabowo mengatakan, pembangunan
bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang. Dia menekankan pembangunan
merupakan kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah
serta dukungan masyarakat.
"Republik ini dibangun oleh
kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah serta
seluruh elemen dari masyarakat," kata Prabowo dalam pidatonya.
Dalam
paparannya, Prabowo mengatakan bahwa MPR RI terus memastikan bahwa
demokrasi memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang pada UUD 1945. MPR
juga memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, UUD 1945, NKRI,
dan Bhineka Tunggal Ika.
Kemudian, Prabowo memaparkan capaian
DPR RI yang telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai Juli
2026. Salah satunya adalah UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga.
Dia juga menyebut bahwa DPD RI telah
menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya dalam dialog
bersama pemerintah yaitu Bappenas dan kementerian lainnya yang menjadi
masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027.
Selain itu, Prabowo
menyebut bahwa DPD RI juga memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan yang
telah memasuki tahap pembahasan tripartite bersama pemerintah dan DPR
RI.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, Mahkamah Agung (MA) telah
menangani 38.148 perkara yang 37.973 diantaranya telah diputus dengan
poin produktivitas 99,54 persen. Kata Prabowo, 96,74 persen perkara
diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan.
"Dalam waktu kurang dari 3 bulan capaian ketepatan waktu sepanjang sejarah MK," tutur Prabowo.
Kemudian,
Prabowo juga memaparkan capaian Komisi Yudisial (KY). Prabowo menyebut,
KY telah menerima 1.402 laporan masyarakat sepanjang Januari-Juni 2026.
KY juga telah mengusulkan sanksi untuk 121 hakim yang terbukti
melakukan pelanggaran etik yang 14 diantaranya mendapat sanksi sedang
dan 17 lainnya mendapat sanksi berat.
Prabowo juga memaparkan
bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menangani 701 perkara dan
permohonan yang 334 perkara diantaranya terkait perselisihan hasil
pilkada dan 598 perkara dan permohonan telah diputus, dengan poin
produktivitas 84,51 persen sampai 23 Juli 2026.
Prabowo juga
memamerkan soal kemandirian hakim dengan adanya kenaikan penghasilan
hakim junior +280 persen. Kata Prabowo, penghasilan hakim dan Ketua
Mahkamah Konstitusi di Indonesia diatas rata-rata penghasilan di ASEAN.
"Pemerintah
telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang
paling junior, penghasilan mereka telah naik 280 persen. Tertinggi dalam
beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita terutama yang
junior berada di atas rata-rata ASEAN," ucap Prabowo.
Kemudian,
Prabowo mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah
menyelamatkan keuangan negara pada 2025 dengan total Rp112 triliun.
Selain itu, kepercayaan dunia terhadap auditor Indonesia juga meningkat.
BPK terpilih sebagai Ketua INTOSAI 2028-2031 dan menjadi Anggota United
Nations Board of Auditors 2026-2032.(Hms/Ag)