Blora – Anggota Komisi IX DPR RI Dr. H. Edy Wuryanto, S.Kp., M.Kep. menegaskan pentingnya pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat hingga ke tingkat desa.
Menurutnya, salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah mendekatkan akses obat dan layanan dasar dengan membangun apotek di setiap desa.
Hal itu disampaikan Edy Wuryanto dalam kegiatan sosialisasi digelar di Balai Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, pada Minggu (2/11/2025). Ia menekankan bahwa kesehatan merupakan hal paling utama dan menjadi prioritas Komisi IX DPR RI untuk terus dikawal bersama pemerintah.
“Sehat itu nomor satu dan sangat penting. Komisi IX memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Edy menjelaskan bahwa terdapat tiga fokus utama Komisi IX dalam mengawal sektor kesehatan nasional.
Pertama, memastikan bahwa masyarakat kurang mampu yang sakit tidak perlu memikirkan biaya pengobatan, karena menjadi tanggung jawab negara melalui APBN dan APBD. Ia juga menyampaikan bahwa bagi warga yang sempat menunggak iuran BPJS Kesehatan, kini dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan membayar Rp35.000, tanpa beban tunggakan.
“Iuran BPJS Kesehatan di Indonesia merupakan yang termurah di dunia. Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak memiliki jaminan kesehatan,” tegasnya.
Kedua, memperluas akses layanan kesehatan agar masyarakat tidak lagi mengalami antrean panjang. Ia menyebutkan, saat ini pemerintah sedang memperbanyak jumlah dokter spesialis dengan memberikan beasiswa pendidikan, memperbaiki fasilitas puskesmas, dan memperbanyak pembangunan apotek di berbagai daerah.
Ketiga, memperkuat pembiayaan kesehatan nasional. Edy menyoroti pentingnya pengawasan terhadap anggaran gizi nasional yang mencapai Rp360 triliun, sebagai bagian dari kebijakan Presiden untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas, kuat, dan sehat.
Dalam kesempatan itu, Edy juga menyinggung potensi ekonomi dan sumber daya alam Blora, seperti lumbung jagung dan ternak kambing, yang menurutnya dapat mendukung peningkatan gizi masyarakat.
Ia menekankan bahwa pembangunan SDM harus dimulai dari kesehatan ibu dan anak. Banyak kasus stunting disebabkan karena ibu hamil kekurangan gizi. Oleh sebab itu, ibu hamil harus mendapatkan asupan yang cukup dan menyusui bayi dengan ASI eksklusif selama dua tahun agar kebutuhan gizi anak terpenuhi.
“Kesehatan keluarga menjadi pondasi utama. Anak-anak harus tumbuh sehat, cerdas, dan tangguh agar mampu bersaing dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tegas Edy.
Selain itu, Edy mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap SPPG (Sentra Pengolahan Pangan Gizi) agar program penyaluran gizi berjalan maksimal dan bebas dari praktik korupsi. Ia menyebutkan, setiap tahun Kabupaten Blora mengalokasikan sekitar Rp525 miliar untuk pembelian bahan pangan seperti telur, beras, susu, lele, dan sayuran guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Namun, menurutnya, saat ini Blora baru mampu menyediakan sekitar 150 ribu ekor ayam petelur, sementara kebutuhan mencapai 500 ribu ekor untuk memenuhi permintaan dapur SPPG. Begitu juga dengan pasokan ikan lele yang masih kurang. Hal ini diharapkan dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha ternak dan perikanan guna meningkatkan pendapatan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Edy juga menyoroti program Bangga Kencana (BKKBN) yang berfokus pada pembentukan keluarga sehat, cerdas, dan kuat. Ia menjelaskan bahwa angka kelahiran di Blora berada di angka 2,01, dengan rata-rata keluarga memiliki dua anak.
Namun, Edy mengingatkan masih tingginya angka pernikahan usia muda di Blora, yang berisiko terhadap perceraian dan kesehatan reproduksi. Karena itu, BKKBN menganjurkan usia ideal pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.
“BKKBN mendorong keluarga berkualitas dengan mematuhi prinsip 4T: tidak menikah terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu sering melahirkan,” jelasnya.
Edy juga mengedukasi masyarakat tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti spiral dan implan sebagai pilihan KB yang efektif. Selain itu, metode lain seperti pil, suntik, dan kondom juga disarankan sesuai kebutuhan pasangan.
“Tanpa perencanaan keluarga yang baik, risiko kelahiran tidak diinginkan semakin tinggi. Karena itu, program KB harus dijalankan dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.